PAREPARE — Sulitnya mendapatkan pekerjaan bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat memperbesar kerentanan sosial. Karena itu, membuka akses terhadap pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan peluang usaha menjadi salah satu pendekatan yang perlu diperkuat untuk membangun lingkungan yang aman.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan dalam pembahasan program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran di Balai Ainun Habibie, Jalan Alwi Abdul Djalil Habibie, Kota Parepare, Kamis (29/10/2026).
Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, S.I.K., M.Si., menyoroti pentingnya menghubungkan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan lembaga pelatihan, pemerintah, dan dunia usaha. Pendekatan ini menyasar kelompok yang membutuhkan dukungan, termasuk pemuda putus sekolah, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kelompok rentan lainnya.
Dalam forum tersebut, angka pengangguran di Sulawesi Selatan disebut mencapai 8,06 persen. Angka yang disampaikan itu menjadi gambaran tantangan ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian bersama.
Akses kerja perlu menjadi perhatian
Program Poliran mendorong Bhabinkamtibmas mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan peluang ekonomi yang tersedia.
Melalui pemetaan kebutuhan warga, aparat di tingkat kelurahan dan desa diharapkan dapat membantu pencari kerja memperoleh informasi mengenai pelatihan vokasi, lowongan pekerjaan, hingga peluang mengembangkan usaha kecil.
Namun, pendataan saja tidak cukup. Informasi yang terkumpul perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan dinas ketenagakerjaan, balai latihan kerja, perusahaan swasta, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Binmas Polda Sulsel, Kombes Pol. Anang Triarson, menekankan pentingnya pendekatan yang menghubungkan persoalan sosial dengan akses terhadap kesempatan ekonomi. Dalam konteks tersebut, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah warga yang terdata, tetapi juga dari terbukanya akses nyata terhadap pelatihan, pekerjaan, dan peluang usaha.
Pendekatan ini tidak berarti pengangguran identik dengan kriminalitas. Sebaliknya, persoalan ketenagakerjaan perlu ditangani melalui kebijakan dan dukungan yang lebih luas, termasuk peningkatan keterampilan, penguatan ekonomi keluarga, serta perluasan kesempatan kerja.
Pelatihan harus terhubung dengan kebutuhan pasar
Ketersediaan pelatihan menjadi salah satu faktor penting agar pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Perwakilan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Fikri Fauzi Takdir, S.T., memaparkan peran pelatihan vokasi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
Pelatihan yang tepat dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Meski demikian, manfaatnya akan lebih besar apabila program tersebut terhubung dengan kebutuhan perusahaan dan peluang usaha di daerah.
Kemitraan dengan sektor swasta dan UMKM karena itu perlu diarahkan pada hasil yang terukur. Bentuknya dapat berupa penyediaan informasi lowongan, pelatihan berbasis kebutuhan industri, hingga pendampingan bagi warga yang ingin membangun usaha.
Dukungan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam forum tersebut.
Jika dikelola secara tepat, kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan maupun modal usaha.
Kolaborasi menjadi kunci
Persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menghubungkan warga dengan program ketenagakerjaan, sedangkan lembaga pelatihan dan dunia usaha dapat membuka jalan menuju peningkatan kompetensi serta kesempatan kerja.
Pertemuan di Parepare tersebut turut melibatkan Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, perwakilan Pemerintah Kota Parepare, serta unsur pembinaan masyarakat dari sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan.
Camat, lurah, tokoh masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), serta Senkom juga menjadi bagian dari forum tersebut.
Keterlibatan berbagai unsur itu memperlihatkan pentingnya membangun jaringan dukungan yang dekat dengan masyarakat. Aparat kewilayahan dapat membantu mengenali kebutuhan warga, tetapi akses terhadap pekerjaan dan pelatihan tetap memerlukan dukungan lembaga yang memiliki sumber daya serta kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program seperti Poliran terletak pada manfaat yang dirasakan masyarakat. Pencari kerja perlu memperoleh informasi yang mudah diakses, kesempatan meningkatkan keterampilan, dan peluang untuk mendapatkan penghasilan.
Upaya menjaga keamanan lingkungan pun perlu berjalan seiring dengan penguatan kondisi sosial dan ekonomi warga. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan tangguh. (*)